Profil JDIH Kabupaten Magelang

        Keberadaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang baik merupakan salah satu indikator tercapainya hukum yang baik. inilah yang menjadi pemikiran mengenai pentingnya keberadaan JDIH untuk pertama kali yang dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional III di Surabaya pada Tahun 1974. Seminar ini merekomendasikan “perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk mulai menyusun suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum, agar dapat secepatnya berfungsi”. Hal ini didorong oleh keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum di Indonesia yang masih dalam keadaan lemah dan kurang mendapat perhatian pada saat itu. Seiringg berjalannya waktu pada tahun 1991 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 91 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Keputusan Presiden inilah yang kemudian menjadi landasan hukum untuk lebih memacu dan mengembangkan JDIH ke arah yang lebih baik, untuk kepentingan bangsa dan negara. Keanggotaan JDIH meliputi seluruh Pemerintah Daerah; Kabupaten/Kota; Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama; Pusat Dokumentasi pada Perguruan Tinggi di Indonesia; Lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (baca Hukum dan HAM).

         Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Magelang pada mulanya mengalami “kemandekan”. Hingga pada tahun 2010, saat kepemimpinan Bapak Idam melalui Pak Hardan, JDIH Kabupaten Magelang mulai “dijalankan” kembali. Hal ini beliau lakukan sebagai upaya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) JDIH dan pengoptimalan penggunaan produk hukum secara efektif dan efisien. Kebangkitan JDIH Kabupaten Magelang dimulai dengan penguatan kembali kegiatan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kantor Kecamatan yang ada di Kab. Magelang. Setelah di tataran Kecamatan telah tertata, selanjutnya penguatan dilakukan pada lingkungan SKPD, dan mulailah sedikit demi sedikit JDIH Kabupaten Magelang Hidup Kembali. Saat ini, Pembinaan kegiatan JDIH terus dilakukan, pembuatan Website JDIH telah dibuat dan terus dikembangkan. Dengan demikian, diharapkan Informasi Produk Hukum di wilayah Kabupaten Magelang dapat diakses dan dimanfaatkan dengan maksimal.