PEMKAB KATINGAN KUNJUNGI KABUPATEN MAGELANG UNTUK KONSULTASI MEKANISME HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Kota Mungkid – Jum'at (28/11/2025) Pemerintah Kabupaten Magelang menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka konsultasi terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial dari APBD. Kegiatan berlangsung di Ruang Command Center Room (CCR) Pusaka Gemilang Komplek Setda Kabupaten Magelang.
Hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Agus Widodo, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum, Nurochmah Hidayati. Sementara itu, rombongan Pemerintah Kabupaten Katingan dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kalpin, didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta Plt. Kepala Bagian Hukum, Ning Wijayanti.
Kunjungan kerja ini bertujuan tidak hanya untuk mempererat hubungan dan terjalinnya silaturahim antar Pemerintah Daerah, tetapi juga untuk memperoleh gambaran teknis, praktik terbaik, dan pengalaman langsung terkait mekanisme hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Magelang. Melalui diskusi mendalam, Pemerintah Kabupaten Katingan berharap dapat memperkaya referensi dalam penyusunan kebijakan serupa di daerahnya, sehingga implementasi hibah dan bantuan sosial dapat berjalan lebih akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pertemuan tersebut, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum Kabupaten Magelang memberikan paparan menyeluruh mengenai proses penganggaran hibah dan bantuan sosial, mekanisme pelaksanaan, standar penatausahaan, format pelaporan, hingga metode monitoring dan evaluasi yang diterapkan. Selain itu, dijelaskan pula tantangan yang pernah dihadapi serta strategi penyelesaiannya.
Pada akhir acara, Pemerintah Kabupaten Katingan menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam berbagi pengalaman dan berharap kerja sama serupa dapat terus berlanjut di masa mendatang guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di kedua daerah.
