JDIH KABUPATEN MAGELANG

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2020
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Tipe Dokumen

Peraturan Daerah Kabupaten

Nomor

Tahun

2020

Singkatan Jenis

Tanggal Pengundangan

02-06-2020

Tanggal Penetapan

28-05-2020

T.E.U. Badan/ Pengarang

MAGELANG (KABUPATEN)

Sumber

LD KABUPATEN MAGELANG 2020 (5) : 3 Hal.

Tempat Penetapan

KOTA MUNGKID

Bidang Hukum

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Subjek

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH - PERUBAHAN

Bahasa

INDONESIA

Lokasi

https://jdih.magelangkab.go.id/hukum/detail/peraturan-daerah/5/2020/684

Urusan Pemerintahan

Penandatangan

BUPATI MAGELANG

Pemrakarsa

Peraturan Terkait

Dokumen Terkait

Status

Keterangan Status

Mengubah

Peraturan Daerah Kabupaten No 4 Tahun 2013

Diunduh

802

Dilihat

1857

Abstrak

Unduh Abstrak

Lampiran

Terjemahan

Unduh Dokumen

CARI DOKUMEN HUKUM

Kategori

Nomor

Tahun

Subjek/Tentang

Status Akhir

Total Pengunjung
Hits Hari Ini
Total Hits
Pengunjung Hari Ini
Pengunjung Online

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2020
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

CARI DOKUMEN HUKUM

ALAMAT KANTOR

Layanan Bantuan

MEDIA SOSIAL

STATISTIK PENGUNJUNG

Hak Cipta © 2018 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Magelang.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

CARI DOKUMEN HUKUM

ALAMAT KANTOR

Layanan Bantuan

MEDIA SOSIAL

STATISTIK PENGUNJUNG

Hak Cipta © 2018 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Magelang.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2020
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH