10 1 10 HIMPUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PASAL 21, 23 DAN 26) INDONESIA Primary Author mixed material BANDUNG CV.MANDAR MAJU 2010 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENGELENGGARAAN PEMEMRINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARALAT ( PP. NOMOR 3 TAHUN 2007 ) DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH INDONESIA Primary Author mixed material JAKARTA 2007 PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL 1995 REPUBLIK INDONESIA Primary Author mixed material JAKARTA CV. MINI JAYA ABADI 1995 PERATURAN MENTERI KEUANGAN DAN DIRJEN PAJAK TENTANG PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)2014 INDONESIA Primary Author mixed material 9786021284001 JAKARTA CV. MINI JAYA ABADI 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN & PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PENDIDIKAN KEDINASAN INDONESIA Primary Author mixed material INDONESIA 2010 TUNJANGAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNAN 15% MULAI APRIL 1998 INDONESIA Primary Author mixed material JAKARTA CV. Mini Jaya Abadi 1998 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI TAHUN 2006 INDONESIA Primary Author mixed material JAKARTA 2006 PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER - 39/ REPUBLIK INDONESIA Primary Author mixed material JAKARTA 2008 HIMPUNAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG Primary Author mixed material MAGELANG 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN REPUBLIK INDONESIA Primary Author mixed material 9789791402552 JAKARTA CV. Eko Jaya 2008 Image0097.JPG.JPG