JELANG PENILAIAN AKSI HAM 2018, BAGIAN HUKUM GELAR RAKOR PERSIAPAN PELAPORAN

 Kota Mungkid -, Guna mempersiapkan Pelaporan Aksi HAM tahun 2018, Bagian Hukum mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaporan Pelaksanaan Aksi HAM dan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun 2018 di Ruang Cemerlang Setda Kabupaten Magelang (28/6/18). Acara dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Sarifudin S,H dan dihadiri Petugas Pelaporan Aksi HAM Kabupaten Magelang Tahun 2018 dari 17 SKPD di Kabupaten Magelang.

     Acara Rakor tersebut menghadirkan Narasumber Suryo Hadi Winarno, SH, MM, dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dan Humami, SH, MH, dari  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

   “Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan” ungkap Humami, SH, MH,.

   Adapun Suryo Hadi Winarno, SH, MM, dalam paparannya menyampaikan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM menurut Permenkumham Nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM memuat 7 kriteria hak dengan 83 indikator diantaranya : kesehatan, pendidikan, hak perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan”.

   Dengan diadakannya Rapat koordinasi pelaporan Aksi HAM & Kabupaten/Kota Peduli HAM diharapkan petugas pelaporan Aksi HAM lebih siap dalam melaporkan aksi HAM nya di masing-masing SKPD terkait sehingga bisa mempertahankan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang telah diraih Kab. Magelang 5 tahun berturut-turut ini.

  Disamping acara Rakor, Kepala Bagian Hukum juga menyampaikan kesiapan Bagian Hukum dalam melayani aduan/konsultasi permasalahan hukum dengan membentuk Klinik Hukum. “Semua permasalahan hukum di Kabupaten Magelang dapat dikonsultasikan di Klinik Hukum” ungkap Sarifudin, S.H.

 “Dengan adanya Klinik Hukum ini diharapkan pelayanan permasalahan hukum kepada ASN dan masyarakat semakin meningkat sehingga hasil dari pelayanan hukum menjadi lebih berkualitas”. Pungkasnya.