KUNJUNGAN BAGIAN HUKUM KABUPATEN SEMARANG KE KABUPATEN MAGELANG

Kota Mungkid, 23 Juli 2024 - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang menerima kunjungan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang pada hari Selasa, 23 Juli 2024. Rombongan dari Kabupaten Semarang ini diterima dengan hangat oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Magelang, Ratna Yulianty, S.H., M.H., beserta staf di Ruang Perpustakaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Kunjungan ini bertujuan untuk sharing knowledge atau berbagi pengetahuan terkait kegiatan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pengelolaan JDIH di masing-masing instansi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara dua instansi hukum ini, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum di kedua kabupaten.

Dalam sambutannya, Ratna Yulianty mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dari Bagian Hukum Kabupaten Semarang. "Kami sangat menyambut baik kunjungan ini, karena melalui kegiatan sharing knowledge seperti ini, kita dapat saling belajar dan meningkatkan kapasitas serta kualitas pelayanan hukum di masing-masing daerah," ujarnya.

Rombongan dari Kabupaten Semarang juga menyampaikan harapan agar kunjungan ini bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. "Kami berharap, dengan adanya sharing knowledge ini, kita bisa saling tukar pengalaman dan inovasi dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat," kata salah satu perwakilan dari rombongan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai isu terkait pelaksanaan bantuan hukum dan HAM, serta strategi pengelolaan JDIH yang efektif dan efisien. Diskusi berlangsung secara interaktif dengan saling bertukar pandangan dan pengalaman terkait kendala serta solusi dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Selain itu, rombongan juga berkesempatan untuk melihat langsung proses pengelolaan JDIH di Kabupaten Magelang, Kunjungan ini diakhiri dengan foto Bersama. Diharapkan, hasil dari kunjungan ini dapat diimplementasikan di masing-masing daerah untuk meningkatkan pelayanan hukum dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Kerja sama seperti ini menjadi salah satu langkah konkret dalam upaya memperkuat sistem hukum di Indonesia.