PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG RAIH PENGHARGAAN JDIH TERBAIK NASIONAL UNTUK KETIGA KALINYA

Kota Mungkid,- Pemerintah Kabupaten Magelang kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan JDIHN Awards 2024 Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik Nasional Kategori Kabupaten dalam ajang Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2024. Penghargaan ini merupakan kali ketiga secara berturut-turut, setelah sebelumnya diraih pada tahun 2022 dan 2023. Prestasi ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Magelang dalam meningkatkan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

JDIHN Awards merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghargaan ini diberikan kepada lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga negara nonstruktural, pemerintah daerah, sekretariat DPRD, dan perguruan tinggi yang telah berkontribusi signifikan dalam pengembangan dan penyebarluasan informasi hukum berkualitas. Tahun ini, tema yang diusung adalah "JDIHN Berkualitas Tingkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum Masyarakat."

Penghargaan JDIHN Awards 2024 diserahkan oleh Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, kepada Staf Ahli Bupati Magelang Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, Azis Amin Mujahidin, yang didampingi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Ratna Yulianty, dalam acara yang berlangsung di Aston Kartika Grogol Hotel dan Conference Center, Jakarta, pada Kamis (22/8/2024).

Dalam sambutannya, Azis Amin Mujahidin mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dan semua pihak yang telah berperan dalam keberhasilan ini. "Semoga JDIH Kabupaten Magelang semakin bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan literasi hukum dan kepatuhan hukum di masyarakat," ujar Azis.

Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran JDIHN sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan literasi hukum di masyarakat. "JDIHN mengubah cara birokrasi pemerintah bekerja, dari yang berbasis konvensional menjadi berbasis internet, yang mempermudah akses penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Kami berharap prestasi yang dicapai oleh pengelola JDIH dapat selalu meningkat setiap tahunnya dan menjadi inspirasi bagi anggota JDIHN lainnya," tuturnya.

Acara penghargaan tersebut dilanjutkan dengan diskusi panel yang melibatkan para ahli hukum dan praktisi, yang membahas tantangan dan peluang dalam pengembangan informasi hukum di era digital. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam upaya meningkatkan literasi hukum dan kepatuhan hukum di Indonesia.