PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG RAIH PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM TAHUN 2024

Jakarta, Selasa (10/12/2024) – Pemerintah Kabupaten Magelang kembali menorehkan prestasi dengan menerima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) Tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kepada Azis Amin Mujahidin, Staf Ahli Bupati Magelang Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang. Acara penghargaan berlangsung dalam Puncak Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). 

Dalam sambutannya, Natalius Pigai menyampaikan bahwa peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia kali ini dirayakan dengan semangat yang luar biasa di Indonesia. 

"Sepanjang perjalanan hidup dan karier saya, baru kali ini saya menyaksikan peringatan Hari Hak Asasi Manusia dirayakan dengan semangat yang begitu gegap gempita," ujar Pigai.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Dalam sambutannya, Yusril menyoroti peran Indonesia dalam memajukan hak asasi manusia, komitmen pemerintah terhadap HAM, serta poin penting mengenai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 

"Kegiatan kita ditonton dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah perjuangan saya sebagai Pembela Hak Asasi Manusia terjadi sesuatu seperti ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan bangsa Indonesia yang telah menghadirkan kementerian ini. Hari ini, komunitas hak asasi manusia berdiri tegak dan tidak lagi berada di pinggiran," jelasnya.

Hak asasi manusia menjadi salah satu poin utama dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membangun kesetaraan dan keadilan. Hal ini tercermin melalui Keputusan Presiden RI Nomor 156 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian HAM sebagai langkah monumental dalam sejarah pemerintahan Indonesia.

Acara ini menjadi tonggak baru bagi perayaan hak asasi manusia di Indonesia dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM di tingkat nasional maupun internasional.